Vokalsatu.com – Sekretaris DPRD atau Sekwan Riau Muflihun jalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan SPPD Fiktif di DPRD Riau pada Senin (5/8/2024). Ia pun, diperiksa mulai pukul 10.00 hingga 19.00 WIB di ruangan Krimsus Polda Riau, Jalan Pattimura, Pekanbaru.
Di dalam pemeriksaan itu, Muflihun turut menyinggung anggota hingga pimpinan DPRD Riau itu yang diduga terlibat dalam kasus SPPD Fiktif tersebut. Seperti halnya dikutip dari Tribunnews. Menurut Muflihun, jikalau bicara tentang perjalanan dinas, itu bukan hanya di tingkat ASN dan THL, tapi juga itu termasuk anggota sampai tingkat pimpinan.
“Semuanya. Namanya itu perjalanan dinas. Perjalanan dinas semuanya, jika memang ada sampai ke dewan ya sampai ke dewan. Jika halnya perjalanan dinas,” ujar mantan Pj Wali Kota Pekanbaru hingga sekarang ini menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan) atau DPRD Riau, hari Senin (5/8/2024) malam.
Kesempatan itu, Muflihun, menyebut kalau materi pemeriksaan saat tahap penyidikan ini, hampir sama juga dengan penyelidikan beberapa waktu lalu. Dipaparkan, sejumlah berkas dibutuhkan penyidik, sudah diserah demi mendukung jalannya proses hukum. Yakni, terkait tupoksi, struktur perangkat di Setwan Riau. Juga PA, KPA, PPTK.
Pria akrab disapa Uun ini saat ditanyai soal sejumlah temuan yang sudah diumumkan kepolisian. Seperti, salah satunya puluhan ribu tiket pesawat terindikasi fiktif, dia juga menyatakan kalau itu sepenuhnya menjadi ranahnya penyidik. “Itukan kepolisian yang bisa membuktikan, saya nggak mau untuk berbicara soal itu,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Pol Nasriadi ini mengatakan, pihaknya ini terus melakukan penyelidikan terhadap dugaan SPPD fiktif di Sekretariat DPRD Riau periode 2020-2021. Dimana dari proses penyidikan ada ditemukan SPJ luar daerah yang fiktif sebanyak 12.604. Dalam hal ini, tiket keseluruhan yang terverifikasi di Lion Group, penyelidikan menjadi 35.836 tiket terindikasi fiktif.
Nasriadi menyebutkan pihaknya akan terus melakukan pemeriksaanya beberapa pihak yang mungkin terlihat ataupun mengetahui dugaan penyimpangan anggaran tersebut.
“Siapapun dia akan kita mintai keterangan. Siapapun orangnya, asalnya berhubungan dengan struktur ataupun hubungan kerja akan kita proses, anggota dewan sekalipun orangnya,” ungkapnya.
Namun hingga saat ini belum sampai ada tahap pemanggilan anggota dewan. Sebab masih pada tahap pelaksana. Kalau hal itu, memang nanti sampai berhubungan sama anggota dewan, maka juga akan dipanggil untuk diminta keterangan. Katanya, untuk puluhan ribu tiket maskapai penerbangan yang terindikasi fiktif, masih dalam proses pendalaman. Tetapi sebagian besar sudah terbukti fiktif.
“Ini baru indikasi, bisa iya bisa tidak. Tapi sudah kita lakukan verifikasi kepada pihak maskapai, memang fiktif. Kan mereka juga punya file tentang tiket yang mereka cetak, apabila nomor tidak terdaftar pada sistem mereka, berarti yang terbukti mereka tidak mencetak tiket tersebut. Apalagi disaat itu pada masa covid-19 tak ada penerbangan ke luar Provinsi Riau,” tuturnya. **Irul
